Temukan Pendaftar PPDB Tidak Sesuai, Bima Arya: 913 Bermasalah

Sugeng rawuh Yuda Herbal di Situs Kami!

Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menerima laporan Tim Khusus (Timsus) Verifikasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Kota Bogor di Jalan SMPN. Dia menekankan bahwa jika nama-nama yang disetujui tidak tersedia secara lokal, nama-nama tersebut akan segera diumumkan. Temukan Pendaftar PPDB Tidak Sesuai, Bima Arya: 913 Bermasalah

Pertama, tim khusus yang dipimpin Wakil Sekda Kota Bogor Irwan Riyanto serta Badan Audit Umum dan Sekretariat (Disdukcapil), Dinas Pendidikan (Disdik) serta seluruh perangkat daerah se-Kota Bogor mengumumkan hasil pemeriksaan lapangan.

Dalam laporan yang ditugaskan Bima Arya, Tim Pengawas PPDB 2023 melaporkan ada 913 SMPN terdaftar dengan gejala bermasalah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 763 pendaftar telah menyelesaikan uji lapangan dan sisanya 150 dari 913 pendaftar yang teridentifikasi permasalahan masih menunggu keputusan.

Dari 763 pendaftar yang benar-benar terverifikasi, terdapat 414 pendaftar yang patuh dan 155 pendaftar dinyatakan tidak patuh. Sedangkan sisanya masih dalam proses. Poltekesos Bandung Petakan Masalah Sosial 13 Desa di Garut, Ini Hasilnya

Artinya, nama yang bersangkutan tidak ditemukan di tempat kunjungan (menurut terlapor kediamannya), ada 155. Tentu kita lanjutkan sampai hari terakhir, karena PPDB (2023) kita tunda. pengumuman) hingga Selasa, 11 Juli 2023. Masih “Masih ada dua hari lagi untuk melanjutkan ini,” kata Bima Arya dalam jumpa pers di Balai Kota Bogor, dihadiri KCD Jabar, Wilayah II Depok, dan Kota Bogor. , pada hari Minggu, 9 Juli Juli 2023.

Setelah itu, nama pelamar yang namanya tidak dapat diverifikasi karena tempat tinggalnya akan diumumkan dan mereka dapat mendaftar di sekolah swasta.

“Selain itu, nama tersebut akan dihapus dari daftar PPDB. Nama di bawah otomatis naik dan akan kami umumkan ke SMP pada Selasa 11 Juli 2023,” tegasnya.

Selain itu, di tingkat SMAN yang wilayah hukumnya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seluruh laporan dari Timsus dan masyarakat dikirimkan ke wilayah KCD-II.

Bima Arya menyerahkannya secara lengkap ke Provinsi Jawa Barat karena berbasis wilayah hukum dan pemerintah kota tidak mempunyai kewenangan terhadap SMA tersebut.

“Tentunya, jika dalam waktu dekat tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan seperti SMP yang kita lakukan, maka nanti akan dibuka (Pemprov melalui KCD) untuk melakukan proses penolakan berdasarkan informasi yang ada,” ujarnya. .

Untuk itu, Bima Arya mengimbau masyarakat memberikan informasi atau laporan yang memiliki bukti adanya manipulasi, pemalsuan dan lain-lain mengenai banyaknya pengaduan yang belum terselesaikan agar Timsus dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kalau soal pendaftar SMP, yang jelas tidak semua bisa diperiksa. Tadi saya bilang 913, kemungkinan besar angka masalahnya lebih banyak. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan.”

Apabila laporan datang belakangan dan ternyata peserta bermasalah, setelah dilakukan pengecekan ditetapkan tidak menaati aturan, maka peserta yang dinyatakan lolos akan terus diawasi.

“Jadi kemungkinan besar kami tidak diizinkan berada di wilayah sekolah menengah kami,” katanya.

Untuk itu, pihaknya kini akan fokus memperbaiki PPDB 2023 untuk memperluas sepenuhnya hak masyarakat Bogor yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan.

“Kami melakukan segala kemungkinan untuk memastikan tidak ada ketidakadilan yang dilakukan terhadap siapa pun. Maka jangan biarkan anak mencari tempat, bukan pada apa yang telah diraihnya. Itulah intinya. Ini menjadi pertanyaan bagi kami apakah tahun depan adalah tentang menemukan tempat. , bukan prestasinya”. Temukan Pendaftar PPDB Tidak Sesuai, Bima Arya: 913 Bermasalah

Di tingkat nasional, di luar wilayah kota, Bima Arya selaku Ketua APEKSI akan menyampaikan secara resmi kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Presiden RI mengenai penilaian umum terhadap APEKSI. daerah. Sistem ini disediakan melalui pertemuan Dewan Nasional APEXI.

Wabah PPDB terkait jalur regional ini terjadi pada tahun 2019, kemudian Bima Arya pada PPDB 2023 kembali mendapat banyak pengaduan terkait jalur PPDB wilayah 2023, setelah itu Pemerintah Kota (Pemkot) Metropolitan Bogor membuka saluran pengaduan terkait PPDB yang dibuka pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil laporan masyarakat, pendataan, analisis, dan investigasi, Bima Arya mendatangi lokasi pada 6 Juli 2023 dan menemukan bukti peningkatan penipuan.

Pada 7 Juli 2023, Bima Arya juga meninjau langsung program PPDB di sekolah, memeriksa ke kantor Disdukcapil untuk mengetahui apakah disetujui, dan memeriksa ke Disdik sehingga gejala tersebut berkurang.

Sejak saat itu, telah dibentuk tim khusus yang terus berupaya menjamin kepercayaan rambu-rambu tersebut agar semuanya berjalan sesuai hukum. Banyak perusahaan yang menyerukan presiden netral pada pemilu 2024, kata Bobby Nasution. Menurut Bobby Nasution, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya terhadap pemerintah. Yuda Herbal 6 Februari 2024